Kedudukan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar No. 99 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas  Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten  Karanganyar adalah  sebagai berikut :

  1. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi.
  2. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang bberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar No. 99 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas  Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten  Karanganyar, Tugas dan Fungsi dijelaskan sebagai berikut :

 

Kepala Dinas

Uraian tugas Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

  1. Merumuskan program kegiatan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
  2. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
  3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal.
  4. Merumuskan kebijakan urusan pemerintah bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
  5. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintah bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
  6. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas urusan pemerintah bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
  7. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
  8. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
  9. Melaksanakan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan
  13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Uraian tugas sekretaris Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun program kegiatan sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pedoman pelaksanaan kegiatan.
  2. Menyusun rumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  5. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  6. Melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja.
  7. Melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi.
  8. Melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi.
  9. Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
  10. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa.
  11. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  5. Melaksanakan kegiatan sub bagian perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  6. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  7. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  8. Menghimpun, meneliti dan mengkoreksi bahan usulan program kegiatan dan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  9. Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran.
  10. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan sejenisnya.
  11. Menyiapkan bahan penyusunan informasi dan kehumasan.
  12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian perencanaan.
  13. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Keuangan

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  5. Melaksanakan kegiatan sub bagian keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  6. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  7. Menyiapkan bahan proses pencairan.
  8. Melaksanakan administrasi keuangan.
  9. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.
  10. Melakukan urusan perbendaharaan.
  11. Menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban dan dokumen keuangan.
  12. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan.
  13. Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
  14. Menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang.
  15. Menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang.
  16. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemindahtanganan barang milik daerah.
  17. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian keuangan.
  18. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  19. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  20. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian tugas kepala sub bagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  5. Melaksanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  6. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  7. Memberikan pelayanan urusan administrasi umum, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
  8. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai.
  9. Menyiapkan bahan pemrosesan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai.
  10. Melaksanakan ketatausahaan kepegaweaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
  11. Melaksanakan kegiatan kerumahtangaan, keamanan dan kebersihan.
  12. Menyiapkan bahan telaahan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
  13. Menyiapkan bahan kerjasama dan keprotokolan.
  14. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.
  15. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan mapun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  17. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Uraian tugas Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun program kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
  2. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  5. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  6. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  7. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas koperasi, usaha kecil dan menengah.
  8. Menyelenggarakan pelaksanaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
  9. Menyusun bahan pengkajian bahan fasilitassi penyusunan pedoman dan supervisi koperasi, usaha kecil dan menengah.
  10. Menyusun bahan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan koperasi, usaha kecil dan menengah.
  11. Menyusun bahan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan koperasi, usaha kecil dan menengah.
  12. Menyusun bahan pembinaan teknis pengendalian koperasi, usaha kecil dan menengah.
  13. Menyusun bahan pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
  14. Menyusun bahan pelaksanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah.
  15. Menganalisa data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan untuk pelaksanaan kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
  16. Merumuskan bahan pembinaan terhadap pemantapan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
  17. Merumuskan bahan fasilitassi pengembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah.
  18. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi koperasi, usaha kecil dan menengah.
  19. Merumuskan bahan pengesahan badan hukum koperasi, pembubaran koperasi dan amalgamasi koperasi.
  20. Melaksanakan pemeriksaan terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah.
  21. Memberikan konsultasi dan advokasi terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah.
  22. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
  23. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
  24. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  25. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  26. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan dan perlindungan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pameran bagi koperasi.
  6. Melaksanakan penyaluran dana penyertaan APBD Kabupaten kepada koperasi.
  7. Melaksanakan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi dana bergulir baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan dana lain bagi koperasi.
  8. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data simpan pinjam, permodalan, kemitraan, hasil produksi koperasi sebagai bahan pembinaan dan evaluasi serta pelaporan.
  9. Menyiapkan rekomendasi kredit permodalan bagi koperasi yang mengajukan perkuatan modal koperasi.
  10. Memfasilitasi koperasi yang menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, badan udaha lain dan pihak ketiga.
  11. Menyiapkan bahan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
  12. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
  13. Menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi.
  14. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi.
  15. Mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan untuk pelaksanaan her regrestasi koperasi.
  16. Menyiapkan bahan rekomendasi dan kerjasama bagi koperasi.
  17. Menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi.
  18. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan RAT koperasi.
  19. Menyiapkan bahan pembinaan bidang organisasi, administrasi, usaha, dan manajemen koperasi.
  20. Menyiapkan bahan pembinaan usaha koperasi pedesaan.
  21. Menyiapkan bahan kegiatan penerangan, penyuluhan, pelatihan pemagangan, studi banding, bimbingan dan konsultasi koperasi.
  22. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
  23. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
  24. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  25. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  26. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Uraian tugas kepala seksi pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan dan pemeriksaan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  5. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi.
  6. Menyiapkan bahan penyuluhan, bimbingan teknis, meneliti pengajuan badan hukum, pembubaran koperasi dan amalgamasi koperasi.
  7. Menyiapkan bahan pengesahan badan hukum koperasi, pembubaran koperasi dan amalgamasi koperasi serta pencabutan badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  8. Menyiapkan bahan pemeriksaan terhadap koperasi.
  9. Menyiapkan bahan pemberian konsultasi dan advokasi pengawasan koperasi.
  10. Menyiapkan bahan penilaian kesehatan dan pemeringkatan koperasi.
  11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
  12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
  13. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Uraian tugas kepala seksi pengembangan usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  5. Mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan untuk pelaksanaan her regrestrasi usaha kecil dan menengah.
  6. Membuat rekomendasi dan kerjasama bagi usaha kecil dan menengah.
  7. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah.
  8. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha kecil dan menengah.
  9. Menyiapkan bahan konsultasi dan advokasi pengawasan usaha kecil dan menengah.
  10. Menyusun bahan pembinaan kelembagaan usaha kecil dan menengah.
  11. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan usaha kecil dan menengah.
  12. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pameran bagi usaha kecil dan menengah.
  13. Melaksanakan penyaluran dana penyertaan APBD Kabupaten kepada usaha kecil dan menengah.
  14. Melaksanakan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi dana bergulir baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan lain-lain bagi usaha kecil dan menengah.
  15. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data simpan pinjam, permodalan, kemitraan, hasil produksi usaha kecil dan menengah sebagai bahan pembinaan dan evaluasi serta pelaporan.
  16. Menyiapkan rekomendasi kredit permodalan bagi usaha kecil dan menengah yang mengajukan perkuatan modal.
  17. Menyiapkan bahan fasilitasi usaha kecil dan menengah menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, badan usaha lain dan pihak ketiga.
  18. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan.
  19. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan usaha kecil dan menengah.
  20. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  21. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada satuan atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  22. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar

Uraian tugas kepala bidang perdagangan dan pasar adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun program kegiatan bidang peragangan dan pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
  2. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  5. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perdagangan dan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  10. Menganalisa data sebagai bahan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan bagi usaha perdagangan dan pengelolaan pasar.
  11. Merumuskan kerjasama dengan intansi terkait di lingkungan pemerintah kabupaten, propinsi, maupun pemerintah pusat, lembaga swasta serta asosiasi terkait lainnya dalam/luar negeri dalam rangka promosi perdagangan.
  12. Merumuskan bahan bimbingan bagi calon investor yang akan melaksanakan investasi perdagangan.
  13. Merumuskan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang usaha dan sarana perdagangan, pemasaran dan distribusi, pendaftaran perusahaan, serta ekspor dan impor.
  14. Merumuskan bahan rekomendasi pelayanan perizinan usaha perdagangan, tanda taftar perusahaan (TDP), tanda taftar gudang (TGD), ekspor dan impor serta penerbitan surat keterangan asal (SKA).
  15. Merumuskan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan di bidang pengelolaan pasar yang meliputi retribusi, kebersihan, pemeliharaan, ketertiban dan keamanan pasar serta penataan PKL.
  16. Merumuskan bahan rekomendasi izin pemakaian tempat kios, los, halaman pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  17. Mengusulkan pengembangan, pendirian, perluasan, rehab dan pemindahan pasar berdasarkan program yang ditetapkan sesuai prosedur, pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  18. Melaksanakan pembinaan kepada pengguna jasa pasar.
  19. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan perdagangan dan pengelolaan pasar.
  20. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
  21. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perdagangan dan pasar.
  22. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  23. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  24. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

Uraian tugas kepala seksi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan usaha perdagangan, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan, promosi, disribusi dan ekspor impor serta meterologi.
  6. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan, promosi, disribusi dan ekspor impor serta meterologi.
  7. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan, promosi, disribusi dan ekspor impor serta meterologi.
  8. Menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin tanda daftar gudang, usaha perdagangan, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan, promosi, disribusi dan ekspor impor serta meterologi.
  9. Menyiapkan bahan bimbingan usaha perdagangan, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan, promosi, disribusi dan ekspor impor serta meterologi.
  10. Menyiapkan bahan informasi peluang pasar di luar negeri tentang komoditi ekspor tertentu.
  11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
  12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi usaha perdagangan, perlindungan konsumen.
  13. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  14. Menyampaikan saran san pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Penataan dan Keamanan Pasar

Uraian tugas kepala seksi penataan dan keamanan pasar adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi penataan dan keamanan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penataan dan keamanan pasar.
  6. Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan dan keamanan pasar.
  7. Menyiapkan bahan perencanaan penetapan target retribusi pasar.
  8. Melaksanakan pungutan retribusi pasar dan pengelolaan administrasi pungutan.
  9. Menyetorkan hasil pungutan retribusi pasar maupun pendapatan lain di pasar ke kas daerah sesuai peraturan yang berlaku.
  10. Melaksanakan pembukuan dan realisasi penerimaan dan tunggakan pungutan pasar.
  11. Menyiapkan bahan pemberian izin pemakaian tempat, los, kios, dan halaman pasar.
  12. Melakukan pendataan dan penataan pedagang / pengguna jasa pasar yang menempati kios, los dan halaman pasar.
  13. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan dan retribusi pendapatan pasar.
  14. Melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban pasar.
  15. Melaksanakan pendataan, penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL).
  16. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban pasar, dan pedagang kaki lima (PKL).
  17. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban pasar, dan pedagang kaki lima (PKL).
  18. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
  19. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penataan dan keamanan pasar.
  20. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  21. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  22. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengembangan Pasar

Uraian tugas seksi pengembangan pasar adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan pasar.
  6. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan pasar.
  7. Melaksanakan pemeliharaan bangunan dan penerangan pasar.
  8. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan kebersihan pasar.
  9. Melaksanakan jadwal pengambilan dan pembuangan sampah pasar.
  10. Menyiapkan usulan pengembangan, pendirian, perluasan, rehab, dan pembinaan pasar sesuai ketentuan yang berlaku.
  11. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan dan pengembangan pasar.
  12. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
  13. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan pasar.
  14. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Uraian tugas kepala bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun program kegiatan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
  2. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  5. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  6. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang pelatihan dan penempayan tenaga kerja.
  7. Menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
  8. Menyusun bahan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
  9. Menyusun bahan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
  10. Menyusun bahan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
  11. Menyusun bahan pembinaan dan teknis pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
  12. Melaksanakan pendaftaran pencari kerja dan memberikan informasi pasar kerja.
  13. Melaksanakan identifikasi dan potensi perusahaan, identifikasi lowongan kerja dan data tenaga kerja, penyuluhan lowongan kerja, pendaftaran dan seleksi tenaga kerja, pengiriman hasil seleksi tenaga kerja kepada perusahaan/pengguna tenaga kerja dan pelaksanaan penempatan tenaga kerja.
  14. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut penempatan tenaga kerja.
  15. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja.
  16. Melaksanakan penerbitan izin dan rekomendasi lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja swasta, bursa kerja khusus (BKK), menggunakan tenaga kerja asing dan pendamping tenaga kerja asing dan penerbitan paspor.
  17. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan pemanduan bursa khusus (BKK).
  18. Melaksanakan pembinaan bursa kerja khusus (BKK), lembaga pengguna tenaga kerja asing (TKA), dan tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing (TKA).
  19. Melaksanakan penyuluhan bimbingan jabatan kepada lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan menengah.
  20. Mengadakan pengendalian dan pengawasan penempatan TKI ke luar negeri bersama instansi terkait.
  21. Merumuskan program pelatihan dan petunjuk teknis perizinan lembaga pelatihan kerja swasta.
  22. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja, standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja.
  23. Melaksanakan sosialisasi dan pengembangan program pemagangan.
  24. Melaksanakan pembentukan wirausaha baru.
  25. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan dan pemberangkatan calon transmigran.
  26. Merumuskan bahan nota kesepahaman antara daerah asal dengan daerah penerima transmigran.
  27. Merumuskan program perluasan kesempatan kerja.
  28. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di bidang pelatihan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi.
  29. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  30. Melaksanakan pemantauan, dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  31. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  32. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja

Uraian tugas kepala seksi pendaftaran tenaga kerja adalah sebagai   berikut :

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi pendaftaran tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  5. Melaksanakan pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pengguna kerja baik secara manual maupun secara online.
  6. Melaksanakan wawancara kepada para pencari kerja dan pengguna kerja.
  7. Melaksanakan penerbitan dan pengesahan dokumen kartu AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V.
  8. Melaksanakan penyuluhan dan layanan konsultasi bimbingan jabatan kepada para pencari kerja dan pengguna kerja.
  9. Melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja / lowongan pekerjaan perusahaan atau instansi pemberi kerja bagi penari kerja baik secara manual maupun secara online.
  10. Melakukan seleksi data pencari kerja / matching untuk mengisi lowongan pekerjaan.
  11. Melaksanakan pengelolaan data pencari kerja baik secara manual maupun secara online.
  12. Menyiapkan bahan penawaran persediaan tenaga kerja ke perusahaan atau instansi pemberi kerja.
  13. Melaksanakan pemantauan penempatan tenaga kerja.
  14. Melaksanakan fasilitasi pelayanan konsultasi antar kerja kepada pencari kerja dan pengguna kerja.
  15. Melaksanakan pengelolaan data informasi pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.
  16. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pameran kesempatan kerja (job fair).
  17. Melaksanakan identifikasi pencari kerja yang memiliki potensi wirausaha.
  18. Melaksanakan identifikasi potensi wilayah dan peluang pasar untuk menentukan usaha yang dapat dikembangkan.
  19. Menyiapkan bahan penyusunan naskah profil ketenagakerjaan tahunan dan profil peluang usaha kabupaten.
  20. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
  21. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pendaftaran tenaga kerja.
  22. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  23. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  24. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas

Uraian tugas kepala seksi pelatihan dan produktivitas adalah sebagai berikut :

Menyusun rencana kegiatan seksi pelatihan dan produktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  1. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  3. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  4. Menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja/instansi/lembaga/organisasi/ asosiasi/ perusahaan terkait dalam pemberian sertifikasi kompetensi kerja dan perizinan-perizinan penyelenggaraan pelatihan kerja.
  5. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan izin lembaga pelatihan kerja swasta.
  6. Melaksanakan inventarisasi kejuruan, instruktur, pengelola pelatihan dan instruktur pelatihan pada lembaga pelatihan kerja.
  7. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja.
  8. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kualitas instruktur dan tenaga kepelatihan lembaga pelatihan kerja.
  9. Melaksanakan pengawasan ujian di lembaga pelatihan kerja.
  10. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian sertifikast lulusan lembaga pelatihan kerja.
  11. Melaksanakan pelatihan, bimbingan penyuluhan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta mengevaluasi hasil lulusan pelatihan.
  12. Memfasilitasi peningkatan produktrivitas tenaga kerja dan melaksanakan koordinasi lokasi magang.
  13. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitas terhadap lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) dan lembaga pelatihan perusahaan (LPP) sesuai dengan permasalahannya untuk penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan.
  14. Menginventarisasi kegiatan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan lembaga pelaksana magang.
  15. Melaksanakan sosialisasi, pendaftaran, bimbingan dan pembinaan calon peserta magang.
  16. Melaksanakan penelitian dan penerbitan dokumen rekomendasi paspor CTKI magang ke luar negeri.
  17. Melaksanakan evaluasi, pemantauan, pengendalian dan pengawasan pemberian, pelayanan perizinan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja.
  18. Melaksanakan penyusunan rencana penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja.
  19. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja.
  20. Melaksanakan kegiatan penerapan teknologi padat karya (TPK), teknologi tepat guna (TTG), dan kegiatan sistem padat karya baik infrastruktur maupun prtoduktif.
  21. Melaksanakan bimbingan teknik dan fasilitas terhadap lembaga pelatihan kerja swasta (LPTKS) dan lembaga pelatihan perusahaan (LPP) sesuai dengan permasalahannya untuk penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan.
  22. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
  23. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pelatihan dan produktivitas.
  24. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  25. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertuls sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  26. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Uraian tugas kepala seksi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi adalah sebagai berikut :

Menyusun rencana kegiatan seksi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  1. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  3. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  4. Melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja lokal (AKL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN).
  5. Melaksanakan penilaian kelayakan usulan permohonan izin usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri.
  6. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan permohonan surat izin usaha pada lembaga penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri.
  7. Melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi pendirian dan perpanjangan lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dan perusahaan pengerah tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS).
  8. Melaksanakan pelayanan penerbitan surat persetujuan pendirian dan perpanjangan pada lembaga bursa kerja khusus (BKK) di satuan lembaga pendidikan menengah.
  9. Melaksanakan penelitian dokumen perjanjian penempatan ke luar negeri antara calon TKI dengan PPTKIS.
  10. Melaksanakan penelitian dan penerbitan dokumen rekomendasi paspor CTKI ke luar negeri.
  11. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembinaan pada TKI purna.
  12. Melaksanakan pembinaan kepada lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja baik lembaga penempatan dalam negeri maupun lemabaga penempatan luar negeri.
  13. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan sekolah menengah.
  14. Melaksanakan analisis hasil psykotest kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan di lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan sekolah menengah.
  15. Melaksanakan pelayanan pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing dan pendamping TKA kepada perusahaan pengguna TKA.
  16. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
  17. Melaksanakan kegiatan penciptaan penempatan tenaga kerja non formal melalui kegiatan tenaga kerja mandiri dan wirausaha baru.
  18. Melaksanakan penempatan dan bimbingan tenaga kerja muda, wanita, disabilitas dan tenaga kerja lanjut usia melalui program antar kerja khusus.
  19. Melaksanakan penyuluham, pendaftaran, seleksi dan penampungan calon transmigran.
  20. Melaksanakan pelatihan calon transmigran.
  21. Melaksanakan pemberangkatan calon transmigran.
  22. Melaksanakan identifikasi lowongan pekerjaan di perusahaan dan pengolahan data lowongan kerja untuk diinformasikan kepada penari kerja.
  23. Membuat laporan pelaksaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
  24. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.
  25. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  26. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  27. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial

Uraian tugas kepala bidang hubungan industrial adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun program kegiatan bidang hubungan industrial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
  2. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  5. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan industrial.
  7. Melaksanakan penerbitan surat keputusan pengesahan PP dan PKB.
  8. Melaksanakan pencatatan PK, PKWT, surat keputusan LK Bipartit organisasi pekerja dan organisasi pengusaha.
  9. Mengkoordinasikan penyiapan materi dan pelaksanaan sidang LK Tripartit dan sidang dewan pengupahan kabupaten.
  10. Melaksanakan kegiatan deteksi dini kerawanan perusahaan.
  11. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketengakerjaan di bidang hubungan industrial.
  12. Merumuskan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.
  13. Merumuskan keputusan sidang LK Tripartit kabupaten dan dewan pengupahan kabupaten.
  14. Mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi permohonan waktu kerja lembur dan perusahaan yang memperkerjakan pekerja/ buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
  15. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan.
  16. Mengkoordinasikan penelitian permohonan izin ketel uap, bejana tekan dan pesawat angkut di perusahaan.
  17. Mengkoordinasikan permohonan penelitian pengesahan intalasi listrik, instalasi penyalur petir dan pesawat tenaga dan produksi di perusahaan.
  18. Mengkoordinasikan penelitian permohonan rekomendasi kantin/jasa boga, penggunaan pestisida dan bahan-bahan kimia berbahaya dan poliklinik di perusahaan.
  19. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  20. Melaksanakan evaluasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  21. Merumuskan peta kerawanan ketenagakerjaan.
  22. Melaksanakan pembinaan pembentukan koperasi pekerja.
  23. Mengkoordinasikan pelaksana penyidikan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan.
  24. Merumuskan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) norma keselamatan dan kesehatan kerja.
  25. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  26. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  27. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  28. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Uraian tugas kepala seksi industrial dan persyaratan kerja adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi hubungan industrial dan persyaratan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Membagi dan tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  5. Melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja.
  6. Melaksanakan inventarisasi organisasi pekerja / buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama Tripartit serta organisasi/ lembaga ketenagkerjaan lainnya di dalam perusahaan.
  7. Melaksanakan pembinaan organisasi pekerja / buruh, organisasi pengusaha organisasi/ lembaga ketenagkerjaan lainnya di dalam perusahaan.
  8. Melaksanakan verifikasi organisasi pekerja / buruh.
  9. Menyiapkan bahan sidang lembaga kerjasama Tripartit secara rutind an insidentil.
  10. Menyiapkan bahan sosialisasi program kerja dan produk-produk lembaga kerjasama Tripartit.
  11. Menerima dan meneliti berkas permohonan pencatatan pendirian organisasi pekerja / buruh dan organisasi pengusaha, pembentukan lembaga kerjasama Bipartit serta mencatat pendirian organisasi pekerja / buruh, organisasi pengusaha dan LK Bipartit.
  12. Melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi peraturan perundang-undangan di bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja dan penyelesaian hubungan industrial.
  13. Menyiapkan pelaksanaan Porseni LK Tripatit.
  14. Menyiapkan peta kerawanan hubungan industrial.
  15. Melaksanakan pendataan perusahaan yang wajib membuat peraturan perusahaan.
  16. Melaksanakan pembinaan pembentukan koperasi pekerja, pelaksanaan KB di perusahaan.
  17. Merencanakan pelaksanaan sidang dewan pengupahan kabupaten.
  18. Menyiapkan bahan pengesahan PP, pendaftaran PKB dan pencatatan PKWT.
  19. Melaksanakan bimbingan penyusunan struktur dan skala upah serta komponen upah di perusahaan.
  20. Menyiapkan usulan UMK / UMSK.
  21. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
  22. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi hubungan industrial dan persyaratab kerja.
  23. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  24. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  25. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan

Uraian tugas kepala seksi pencegahan dan penyelesaian perselisihan adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi pencegahan dan penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
  5. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
  6. Melaksanakan penyuluhan perselisihan hubungan industrial, pencegahan keresahan hubungan industrial, pencegahan mogok kerja dan pencegahan penutupan perusahaan.
  7. Menyiapkan bahan pelaksanaan deteksi dini karyawan hubungan industrial di perusahaan.
  8. Menerima, meneliti pengaduan perselisihan hubungan industrial dan membuat jadwal sidang mediasi serta memanggil para pihak yang berselisih.
  9. Melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  10. Melaksanakan pemantauan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  11. Menyiapkan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di bidang hubungan industrial.
  12. Mengoordinasikan penelitian dan pengembangan pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial.
  13. Mengoordinasikan inventarisasi dan pendataan perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan.
  14. Mengoordinasikan penyuluhan, bimbingan teknis, dan pembinaan mogok kerja dan penutupan perusahaan.
  15. Menyusun dan menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis konsep penyelesaian perselisihan industrial.
  16. Mengoordinasikan penerimaan dan penelitrian pengaduan penyelesaian perselisihan industrial.
  17. Merumuskan dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan sidang mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  18. Mengoordinasikan pembuatan jadwal pencarian duduk perkara serta jadwal sidang mediasi.
  19. Mengoordinasikan pemberkasan dan pemanggilan kepada para pihak yang berselisih.
  20. Mendistribusikan pelaksanaan tugas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada pejabat fungsional mediator.
  21. Menyiapkan berkas penyelesaian perselisihan hubungan industri untuk diproses ke LPPHI.
  22. Mengoordinasikan pelaksanaan deteksi dini kerawanan perusahaan.
  23. Mengatur pelaksanaan kegiatan deteksi dini kerawanan perusahaan.
  24. Menyiapkan bahan laporan data ketenagakerjaan.
  25. Melaksanakan penelitian dan evaluasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada pejabat fungsional mediator.
  26. Memantau pelaksanaan perjanjian bersama atau keputusan pengadilan hubungan industrial.
  27. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
  28. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pencegahan dan penyelesaian perselisihan.
  29. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  30. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan.
  31. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya